BeritaAzam.com, Jakarta – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkomitmen menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan kesadaran dan pengawasan.
Menangkal potensi praktik pidana korupsi melalui penguatan Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAP) dan kolaborasi berbagai pihak.
Komitmen tersebut terungkap dalam acara diskusi panel dalam rangka Hari Anti Korupsi se Dunia (Hakordia) yang bertema ‘Komitmen Memberantas Korupsi dengan Integritas Tinggi’ di RDTX Place, Jakarta pada Selasa (03/12/2024)
Hadir dalam acara ini yakni Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan. Hadir pula praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roro Wide Sulistyowati, serta Vice President Investigation IA & WBS PT Pertamina (Persero).
Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan mengungkapkan, PHR mengerjakan ratusan project dengan budget bernilai tinggi. Hal ini tentu berdampak pada kompleksitas operasi. Artinya, menunjukkan betapa besar tantangan dan operasi yang dihadapi para pekerja. Meski demikian, PHR menurutnya berupaya memberikan yang terbaik dengan menjaga tata kelola dan integritas.
“Jadi penting agar kita selalu menunjukkan integritas dan tata kelola baik,” ungkapnya saat memberikan kata sambutan.
Tindak pidana korupsi, lanjut Ruby adalah tantangan pada mentalitas kita semua. Tantangan akan semakin besar karena interaksi semakin terbuka. Baik dengan rekan dan mitra kerja. Tetapi dituntut menunjukkan proses bisnis yang bersih dan transparan, karena regional 1 adalah etalase dari seluruh proses kegiatan bisnis hulu migas. Dengan menjaga integritas, serta selalu terdepan dalam memberikan proses bisnis bersih dan transparan ia yakin berdampak positif bagi keseluruhan organisasi.
“Harapannya, Hakordia menjadi momen pengingat dan penyemangat,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, PHR berkomitmen menerapkan tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada setiap aktivitas Perusahaan. Implementasi tata kelola Perusahaan yang dilakukan PHR senantiasa merujuk pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Komitmen tersebut dijalankan agar pengambilan Keputusan yang dilakukan PHR dilakukan transparan, mengedepankan akuntabilitas dan responsibilitas.
Prinsip dasar GCG yang diterapkan yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness. Sejauh ini, PHR berhasil mencatatkan milestone dengan memperoleh Sertifikasi ISO 37001 SIstem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2024.
PHR telah menerapkan SMAP sejak tahun 2022 di Wilayah Kerja Rokan (WK Rokan). Sesuai dengan klausa yang ada di ISO 37001, sistem ini dirancang guna mencegah, mendeteksi, dan menanggapi upaya terjadinya praktik tindak pidana korupsi di seluruh operasi perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai elemen, diantaranya kebijakan anti penyuapan, prosedur dan proses yang didesain untuk mencegah penyuapan, sosialisasi, edukasi dan pelatihan anti penyuapan kepada para karyawan dan pelaporan melalui jalur Whistle Blowing System (WBS) yang aman serta efektif.
Sementara Praktisi Hukum Senior Todung Mulya Lubis melihat praktik korupsi itu bisa ditekan dengan perbaikan sistem. Salah satu yang dapat dijadikan acuan adalah angka Indeks Persepsi Korupsi / Corruption Perception Index (CPI). Semakin baik indeks persepsi korupsi Indonesia, itu memiliki efek yang luar biasa. Misalnya, untuk menarik minat investasi dari pengusaha diluar negeri untuk berusaha di Indonesia.
Untuk itu, sebagai salah satu Perusahaan terbesar, PHR menurutnya bisa membangun sistem Good Corporate Governance (GCG). Pertamina bisa membangun konsep Island of Integrity (pulau integritas). Sebuah konsep yang digunakan untuk menunjukkan semangat pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan pemberantasan korupsi melalui sistem, ia yaklin bisa mengalahkan perbuatan tercela meski tersemat dalam budaya. Pemberantasan korupsi baginya itu perkara perbaikan sistem, bukan budaya.
“Pertamina is one of a big company. Bicara Island of Integrity mencerminkan tidak ada korupsi, suap, dan gratifikasi. Mimpi saya, Pertamina menjadi showcase di Indonesia,” katanya.
Senada, Kasatgas AKBU KPK Roro Wide Sulistyowati melihat upaya pemberantasan korupsi menjadi perhatian pemerintah. Terlihat dari penetapan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan lembaga negara, pemerintah daerah (Pemda) dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia.
“Stranas tidak hanya tugas KPK semata, tapi kita semua bisa mendorong laju pencegahan korupsi di Indonesia,” sebut Roro.*
