BeritaAzam.com, Pekanbaru – Provinsi Riau merayakan usia ke-66 dengan pencapaian luar biasa, terutama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang melebihi rata-rata nasional. Provinsi ini juga berhasil menjadi pusat ekonomi di Sumatera.
Gubernur Riau, Syamsuar, menjelaskan bahwa pada tahun 2022, IPM Provinsi Riau mencapai 73,52 (kategori tinggi), melampaui rata-rata nasional yang sebesar 72,91. Capaian ini membawa Provinsi Riau menduduki peringkat tujuh di Indonesia.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Gubernur Syamsuar dalam upacara peringatan HUT ke-66 Provinsi Riau. Acara ini digelar di halaman Kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, pada Rabu (09/08/2023).
“Provinsi Riau telah menjadi salah satu pusat ekonomi di Sumatera, terbukti dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2023 yang mencapai 4,88 persen. Selain itu, IPM Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 73,52 (kategori tinggi), melebihi rata-rata nasional 72,91. Dengan demikian, Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh di Indonesia,” ungkapnya.
Syamsuar juga menyoroti prestasi dalam realisasi investasi di Provinsi Riau. Pada tahun 2022, Provinsi Riau masuk dalam lima besar nasional dengan realisasi investasi mencapai Rp. 82,5 Triliun, atau 135,8 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini berdampak positif pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
“Tingginya investasi di Provinsi Riau telah membantu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,25 persen pada Februari 2023, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,45 persen,” katanya.
Dalam hal pengendalian inflasi, Provinsi Riau juga berhasil. Pada bulan Juli 2023, inflasi mencapai 1,96 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Juli 2022 (7,04 persen), menunjukkan tren penurunan sejak Desember 2022.
Di bidang ekonomi, Provinsi Riau telah mengalami pemulihan yang kuat, dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan nasional.
“Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau turun menjadi 485,03 ribu jiwa dari 500,81 ribu jiwa. Kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau juga lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu 1,40 persen dibandingkan 2,04 persen,” tambahnya.
Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur dan program wajib belajar 12 tahun. Gubernur Syamsuar juga menyebutkan upaya percepatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) dan peningkatan akses pendidikan.
“Semua upaya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam capaian prestasi ini,” ujarnya.
Dalam segi penanganan stunting, tahun 2022 Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 17 persen dari 22,3 persen. Capaian ini merupakan prestasi bersama, sehingga Riau termasuk 5 Provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5 persen.
“Perlu diketahui, Riau termasuk 5 Provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5 persen. Sehingga Provinsi menempati peringkat ke 6 dengan stunting terendah tingkat Nasional,” terangnya.
Selanjutnya, mendukung Provinsi Riau menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia, peningkatan infrastruktur di Riau menjadi prioritas. Dari tahun 2019 hingga 2023, telah terealisasi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 305,96 Km, serta pembangunan jembatan sebanyak 27 unit.
“Untuk tahun 2023 anggaran untuk peningkatan jalan sebesar Rp.866 Miliar. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Khusus infrastuktur untuk peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan pada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 153,9 Miliar,” tuturnya.
Sementara itu, agar mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Riau. Hal ini bertujuan supaya tidak ada anak di Riau yang berusia 12-18 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun.
“Untuk memenuhi hal tersebut, pada jenjang SMA/SMK/SLB Negeri sejak tahun 2019 dapat bersekolah gratis dan SMA/SMK/SLB Swasta diberikan Bosda. Pada jenjang perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Riau telah juga menyiapkan anggaran beasiswa sebesar Rp.100,5 Miliar pada tahun 2023,” jelas Gubri Syamsuar.
Begitu juga dalam hal kesehatan, sejak tahun 2019 Pemprov Riau telah mengupayakan percepatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dengan Budget Sharing 55 persen Provinsi dan 45 persen Kabupaten/Kota. Dengan begitu diharapkan, pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 98 persen jaminan kesehatan semesta.
“Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota yang telah mencapai program UHC, diantaranya Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru. Kami terus mengupayakan kepada Kabupaten/Kota yang belum mencapai UHC agar memprioritaskan pada program Jaminan Kesehatan Semesta/UHC,” pungkasnya.
