BeritaAzam.com, Pekanbaru – Evaluasi terhadap realisasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau menunjukkan bahwa hingga triwulan III tahun 2023, masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai 50 persen.
Hasil evaluasi ini diumumkan dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, pada Rabu (5/7/2023) di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.
“Kami telah melakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan untuk mengingatkan OPD. Saat ini kita sudah memasuki bulan Juli, atau triwulan III tahun 2023. Oleh karena itu, kita perlu mengingatkan rekan-rekan dari OPD,” kata SF Hariyanto, Sekdaprov Riau.
Sekdaprov menjelaskan bahwa realisasi kegiatan saat ini masih di bawah 50 persen, padahal target realisasi pada triwulan III seharusnya mencapai 60 persen.
“Pada triwulan III ini, seharusnya target realisasi kita sudah mencapai 60 persen. Namun, dari data yang kita lihat, masih terdapat defisit sebesar 22 persen. Inilah yang perlu kita dorong. Kita ingatkan agar realisasi kegiatan yang masih rendah dapat dipercepat,” ujarnya.
SF Hariyanto menegaskan bahwa telah memberikan teguran kepada semua OPD yang realisasi kegiatannya masih rendah, begitu juga dengan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 yang masih cukup besar.
“Kami memberikan teguran kepada OPD yang realisasi kegiatannya masih rendah, dan juga teguran terkait SiLPA yang masih besar. Kami juga memberikan peringatan terhadap keterlambatan lelang. Jika tidak ada perubahan ke depannya, teguran akan terus diberikan,” tegasnya.
Selain itu, SF Hariyanto kembali mengingatkan OPD agar tidak terlena dan terus melakukan pemantauan kegiatan dengan turun ke lapangan, terutama untuk kegiatan fisik.
Tak hanya itu, SF Hariyanto juga menekankan agar kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena belum melalui lelang agar anggarannya dikembalikan.
“Jika ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, silakan dikembalikan saja. Tidak perlu dikerjakan lagi. Saya sudah mengingatkan bahwa tidak akan ada tender-tender pada bulan Agustus. Kerjakan saja kegiatan yang telah ada. Karena sebentar lagi kita akan menyusun APBD tahun 2024,” tegasnya.
Ketika ditanya tentang kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan belum melalui proses tender hingga bulan Juli ini, SF Hariyanto menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan dalam perencanaan kegiatan.
“Kegiatan tersebut belum melalui proses tender karena perencanaannya belum matang. Padahal, Gubernur telah memerintahkan agar OPD melaksanakan tender sejak awal. Saat ini sudah bulan Juli, dan perencanaan baru disusun. Hal ini tidak masuk akal dan tidak logis. Di mana kepala OPD-nya, apakah sedang tidur? Ini menunjukkan ketidakseriusan yang perlu kita perhatikan dengan serius,” tegasnya.*
